Network
Baca Juga: Satgas Covid-19 Tenangkan Masyarakat, Vaksin Mampu Lawan Mutasi Virus Corona B117
“Bila diperlukan misalnya Perpres, Permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari Pak Menko terkait Kartu Prakerja bagi catin bisa segera diimpelentasikan,” ujar Satya atau kerap disapa Sani.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri berharap adanya program ini bisa menjadi solusi untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru dan mengantisipasi calon pengantin perempuan tidak melahirkan generasi stunting nantinya.
“Kita harus meyakini kalau kondisi ekonomi sudah baik, anak usia dini mendapatkan nutrisi yang baik, mereka akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Maka itu, penting juga bagi kita untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, selain pemahaman agama dan pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah,” ungkap Femmy.
Femmy menjelaskan untuk prosedur pendaftaran program kartu prakerja sendiri sudah ada dasar hukum yang mengatur yaitu Perpres 76/2020 dan turunan Permenko 11/2020 serta Permenker 17/2020. Namun, untuk peraturan prakerja calon pengantin pihaknya masih berupaya merealisasikannya.
Baca Juga: Guru SMP N 1 Karanganyar Meninggal Dunia Bermain Bulu Tangkis, Ini Penyebabnya
Baca Juga: Puluhan Anggota Geng Motor Pembacok Polisi Jadi DPO, Ketuanya Minta Maaf
Ia pun menginstruksi pemerintah agar menyiapkan segala keperluan untuk mempercepat program Kartu Prakerja bagi calon pengantin. Selain itu, ia meminta agar segera terbit peraturan tukum dan prosedur teknis pendaftaran prakerja ini.
Femmy menegaskan untuk merealisasikan program ini pihaknya harus kerja keras dan segera menentukan aturan proses pendaftaran prakerja catin yang akan terlaksana melalui daring atau bisa juga luring.
“Lalu apakah akan ada jalur khusus bagi calon pengantin untuk menerima Kartu Prakerja, ini yang harus terus kita persiapkan bersama. Datanya harus valid dan tentunya ini perlu kerja keras dari kita (pemerintah) semua agar ini bisa segera terimplementasi,” pungkas Femmy.***
