Network
“Kebebasan beragama termasuk kemampuan untuk memilih pakaian keagamaan seseorang. Negara bagian Karnataka di India seharusnya tidak menentukan kebolehan pakaian keagamaan. Larangan jilbab di sekolah melanggar kebebasan beragama dan menstigmatisasi serta meminggirkan perempuan dan anak perempuan,” Sebut Rashad.
Kritik terhadap perkembangan di Karnataka juga datang dari hak-hak sipil Muslim dan kelompok advokasi Council on American-Islamic Relations (CAIR).
Baca Juga: Warna Seragam Satpam yang Baru Trending, Netizen Sebut Mirip Polisi India
Mereka mengatakan bahwa larangan jilbab ini adalah "hanya satu contoh lagi dari perlakuan buruk terhadap Muslim India dan tindakan Islamofobia yang dilakukan pemerintah negara itu.”
“UU yang jelas-jelas diskriminatif seperti RUU 21 menyangkal kebebasan beragama Muslim Kanada, Yahudi, Kristen, dan Sikh yang mengenakan pakaian keagamaan sebagai bagian dari keyakinan mereka,” sebut satu kritik CAIR yang lain.
“Tidak masuk akal bahwa sebuah negara yang mengklaim menjunjung norma-norma internasional hak asasi manusia dan kebebasan membiarkan hal ini tidak adil. hukum tetap berlaku," lanjut CAIR.
Baca Juga: Seragam Baru Satpam Dinilai Mirip Polisi India, Netizen Minta Ganti ke Warna Putih dan Biru Lagi
Pemerintah India sendiri menolak tuduhan itu, dan menuduh bahwa para kritkus tidak memikirkan "kerangka dan mekanisme konstitusional India, serta etos dan pemerintahan demokrasi kita, (yang) merupakan konteks di mana masalah dipertimbangkan dan diselesaikan. "
"Mereka yang mengenal India dengan baik akan memiliki apresiasi yang layak atas hal ini. kenyataan. Komentar termotivasi tentang masalah internal kami tidak diterima," sebut juru bicara kementerian luar negeri India, Arindam Bagchi.***
