Network
INFOSEMARANGRAYA.COM - Kelompok Kerja Lingkungan (EWG) melaporkan adanya pencemaran dari bahan kimia beracun pada air keran di Amerika Serikat (AS)
Pencemaran tersebut dapat menyebabkan puluhan juta penduduk Amerika Serikat meminum air yang terkontaminasi dan meningkatkan risiko kanker dan penyakit lainnya.
Menurut laporan EWG yang dilansir dari Al Jazeera, terdapat 56 kontaminan baru, seperti pestisida dan bahan radioaktif, telah ditemukan di air keran AS selama dua tahun terakhir.
Baca Juga: Berencana Kunjungi AS dalam Waktu Dekat? Sekarang Wajib Vaksinasi Covid-19
Para peneliti dari organisasi nirlaba yang berbasis di Washington menganalisis data dari hampir 50.000 sistem air dari seluruh AS untuk menarik kesimpulan mereka.
“Ini mengejutkan dan membuat frustrasi betapa sedikit yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air di seluruh negeri,” David Andrews, seorang ilmuwan senior dengan EWG.
“Pemahaman ilmiah kami tentang kesehatan telah berkembang, tetapi standar air minum kami tidak diperbarui dengan sains paling modern.”
Baca Juga: Kolombia Akan Segera Ekstradisi Bandar Narkoba Berhaya di Dunia ke AS
Menurutnya Andrews, peraturan nasional AS untuk air, misalnya, tidak termasuk standar untuk kelas bahan kimia yang lebih baru yang dikenal sebagai PFAS, yang digunakan dalam pembuatan pelapis anti lengket, Teflon, film pemadam kebakaran, dan produk lainnya.
Bahkan EWG menjuluki pencemaran tersebut dengan istilah bahan kimia selamanya karena mereka menumpuk di tubuh manusia dan akan menjadi sumber kanker ginjal, hati dan pankreas, dan masalah kesehatan lainnya.
“Tidak ada standar air minum federal untuk menguji bahan kimia PFAS ini,” kata Andrews.
Baca Juga: China Lakukan Uji Coba Senjata Hipersonik, AS Kaget Sekaligus Khawatir
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan strategi untuk mengatur bahan kimia PFAS awal bulan ini, tetapi belum diimplementasikan.
Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), badan pemerintah AS yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan standar untuk paparan bahan kimia pun belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.***
