Pada Januari 2018 di konferensi perdamaian Suriah yang diselenggarakan Rusia di Sochi, sebuah kesepakatan dicapai untuk membentuk komite beranggotakan 150 orang untuk merancang konstitusi baru hingga September 2019, yang sama-sama diwakili oleh pemerintah Suriah, oposisi politik, dan masyarakat sipil.
Sebuah komite yang lebih kecil yang terdiri dari 45 orang dengan proporsi yang sama ditugaskan untuk merundingkan dan merancang ketentuan konstitusi yang baru.
Baca Juga: AS Kembali Luncurkan Serangan Ke Kawasan Suriah, Iran: Itu Babak Baru dari Terorisme
Perang Suriah telah menewaskan sekitar 500.000 orang selama 10 tahun terakhir, yang dimulai pada 2011 dengan tindakan brutal terhadap protes anti-pemerintah. Kemudian berubah menjadi medan perang yang kompleks yang melibatkan tentara asing, milisi lokal, dan pejuang asing.
Pedersen mengatakan Suriah terus menghadapi krisis yang semakin parah, dan menyerukan masyarakat internasional untuk mengatasi “aspek lain” dari situasi tersebut.
“Kami setiap hari memiliki warga sipil yang terbunuh dan terluka. Ada lebih dari 13 juta warga Suriah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan hampir 90 persen hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Pedersen.
Presiden Suriah Bashar al-Assad terpilih kembali untuk keempat kalinya pada Mei dengan 95,1 persen suara di daerah-daerah yang dikuasai pemerintah. Negara-negara Barat dan kelompok oposisi mengatakan pemilihan itu tidak bebas dan adil.