Network
INFOSEMARANGRAYA.COM,- Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terpaksa merangkap jabatan lantaran sebanyak 250 jabatan di setiap Eselon tidak ada yang mengisi atau kosong. Kekosongan jabatan paling tampak pada jabatan Sekertaris Daerah (Sekda) yang sudah kosong selama 1,5 tahun atau sejak 25 Oktober 2019.
Hal ini tentunya membuat kinerja Pemprov Jateng menjadi lambat dalam mengeksekusi program APBD Jateng 2021. Bahkan pejabat Sekda sudah berganti dua kali yakni Herru Setiadhie dan saat ini Prasetyo Aribowo yang kini juga merangkap jabatan sebagai Kepala Bappeda Jateng. Sejumlah pejabat Eseleon II lainnya juga merasakan hal yang sama dengan terpaksa merangkap jabatan.
Jika diperinci, untuk Eselon II (asisten Sekda/kepala dinas/direktur BUMD) ada 10 jabatan kosong, Eselon III (sekretaris dinas/kabid/kepala balai/kepala cabang dinas) 89 jabatan kosong. Eselon IV ada 150 jabatan kosong.
Baca Juga: Pemkot Semarang Lakukan Pemugaran Makam KH Sholeh Darat Hingga Menobatkannya Jadi Pahlawan Nasional
Baca Juga: Pelaku Pembakar Al-Quran di Jakarta Barat Ditangkap, Ternyata Sosoknya Berbeda
Menurut anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Joko Hariyanto mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seharusnya segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi kekosongan jabatan ini.
“Semestinya hal-hal seperti ini bisa segera ditangani jauh-jauh hari. Pak Ganjar kan dipilih rakyat sebagai Gubernur, tapi kelihatannya terlalu asyik bermain youtube, TikTok. Akibatnya pekerjaan yang sesungguhnya malah terbengkalai,” katanya pada Senin 24 Mei 2021.
Joko Hariyanto mengatakan kosong nya jabatan ini membuat pejabat difinitif dan pelaksana tuga (Plt) terpaksa mengisi jabatan tersebut. Padahal jelas kewenangan mereka berbeda sehingga kinerja eksekutif pun jadi lambat.
Salah satu contohnya program APBD Jateng 2021 yang telah digedok November 2020 yang telah mendapat apresiasi dari Kemendagri dan diperkirakan selesai April 2021. Namun hingga kini eksekusinya belum juga tercapai.
Baca Juga: Jabatan Dicopot Usai Langgar SE Bupati, Plt Camat Sukoharjo: Saya Siap Menerima Konsekuensinya
Baca Juga: Emergency Landing EXO di Album ‘Don't Fight The Feeling’ Ramai di Twitter
Baca Juga: PSSI Rapat Dengan Menpora Bahas Kompetisi Liga 1 dan 2, Ini Hasilnya!
”Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun kenyataanya sampai saat ini belum. Bahkan SK-nya saja masih di meja gubernur, ujar Joko.
Apalagi nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan rupiah. Program itu juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di desa dan sudah ditunggu oleh masyarakat yang masih didera pandemi Covid-19.
Anggota Komisi E DPRD Jateng ini berharap, Ganjar Pranowo kembali fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Dengan demikian, program di APBD bisa dijalankan dengan maksimal.***
