Network
“Dan sanksi ini telah dijalani oleh pelanggar,” kata Dedi.
Baca Juga: Hasil Penyelidikan Komnas HAM Sebut Ada Dugaan Kekerasan Seksual dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J!
Sedangkan pada sidang KKEP Kompol Chuk Putranto ini dipimpin oleh jenderal bintang dua dan beberapa anggotanya yang akhirnya diputuskan untuk dilakukan pemecatan atau PDTH.
Secara kolektif, Sidang KEEP ini memutuskan beberapa pelanggaran terkait masalah Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 10 ayat (1) huruf F, Pasal 10 ayat (2) huruf H Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode etik Profesi dan Komisi Etik Polri.
“Telah diputuskan oleh komisi sidang KKEP yang bersangkutan menyatakan banding, itu merupakan hak yang bersangkutan,” kata Dedi.
Terkait dengan proses sidang KKEP pada permasalahan menghalangi penyidikan atas kematian pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga akan segera dituntaskan.
Secara paralel tim khusus penyidik fokus menyelesaikan berkas perkara, kemudian Tim KKEP Propam Polri juga selama 30 hari ke depan fokus menuntaskan permasalahan pelanggaran etik yang terjadi atas kasus pembunuhan Brigadir J.
“Memang sidang KKEP ini lebih utamanya digelar untuk enam orang terduga obstruction of justice ya di luar Irjen FS yang sudah melaksanakan sidang lebih awal, digelar secepatnya yang enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Siber Bareskrim,” kata Dedi.
Baca Juga: Akhiri Penyelidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM: Ada 4 Pelanggaran HAM
Demikian ulasan mengenai Kompol Chuk Putranto yang diputuskan mendapatkan pemecatan atau PDTH setelah menjalani sidang KKEP oleh Polri atas tindak pidana menghalangi penyidikan dalam perkara pembunuhan Brigadir J.***
