Network
INFOSEMARANGRAYA.COM - Mantan Bupati Blora Djoko Nugroho diduga maling uang rakyat disebut mendapatkan aliran dana berupa uang hasil punguntan liar di Pasar Induk Cepu.
Fakta tersebut terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang dugaan pungutan liar (pungli) dengan terdakwa Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Blora Sarmido di Pengadilan Tipikor Semarang.
Jaksa Penuntut Umum Adnan Sulistiyono mengatakan bahwa ada dua kali pemberian uang masing-masing sebesar Rp75 juta kepada Bupati Djoko Nugroho melalui terdakwa Sarmidi yang diduga maling uang rakyat.
Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 Semakin Mengerucut di Kota Semarang: Hanya Lima RT yang Zona Kuning
"Perintah terdakwa guna pemenuhan pendapatan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM serta dana akhir tahun 2019, uang Rp75 juta untuk Kanjenge (Bupati Djoko Nugroho)," kata jaksa.
Pemberian pertama dilakukan oleh Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Blora Warso (yang diadili terpisah dalam perkara ini) kepada terdakwa Sarmidi pada tanggal 27 Desember 2019.
Adapun pemberian kedua diberikan melalui Sarmidi pada tanggal 15 Mei 2020, dengan total uang pungli sebagai dana kompensasi revitalisasi Pasar Induk Blora yang diterima terdakwa Sarmidi mencapai Rp350 juta.
Baca Juga: Pesta Oplosan Handsanitizer, 3 Napi di Rutan Blora Meninggal Dunia dan 3 Kritis
Dugaan pungutan liar terhadap para pedagang tersebut bermula dari selesainya pelaksanaan revitalisasi Pasar Induk Cepu.
