Network
INFOSEMARANGRAYA.COM - Dilansir dari Aljzeera pada 29 Januari 2022, Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB telah mendesak para pemimpin dunia untuk meningkatkan tekanan pada penguasa militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat negara itu sendiri dan segera memulihkan pemerintahan sipil.
Hampir satu tahun sejak militer merebut kekuasaan di negara itu, kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan rakyat negara itu telah membayar harga tinggi dalam hal nyawa dan kebebasan yang hilang.
Bachelet mengatakan bahwa sementara ada kecaman yang hampir universal atas kudeta dan kekerasan yang terjadi, dia mencap tanggapan internasional sebagai "tidak efektif", dengan mengatakan itu "tidak memiliki rasa urgensi yang sepadan dengan besarnya krisis".
Baca Juga: 20 Quotes Tokoh NU yang Cocok untuk Caption Harlah NU ke 96 Tahun 2022
Baca Juga: Info Loker BUMN! PT Virama Karya Buka 16 Lowongan Kerja Terbaru Hingga Februari 2022
“Sudah waktunya untuk upaya yang mendesak dan diperbarui untuk memulihkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar dan memastikan bahwa para pelaku pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Mantan presiden Chili itu mengatakan Dewan Keamanan PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tidak berbuat cukup untuk meyakinkan para pemimpin kudeta untuk memfasilitasi akses kemanusiaan.
Bachelet mengatakan dia telah berbicara dengan para pembela kebebasan sipil di Myanmar yang memohon kepada masyarakat internasional untuk tidak meninggalkan mereka.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN! Ada Loker di PT Bank Tabungan Negara (Bank BTN) untuk Minimal S1 di 2 Posisi
