Network
INFOSEMARANGRAYA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi pada Jumat, 24 September 2021.
Adanya RUU tersebut akan membuat undang-undang yang membatasi aboris di berbagai negara bagian dapat dikesampingkan.
Pengesahan RUU tersebut diwarnai tantangan berat dari faksi partai Republik yang konservatif. Pada akhirnya voting berhasil dimenangkan faksi yang pro dengan perolehan suara 218-211.
Baca Juga: DPR AS Gelontorkan Rp14 Miliar Untuk Israel untuk Sistem Pertahanan Rudal 'Iron Dome'
Selama beberapa dekade, perempuan di AS memiliki akses ke layanan aborsi di bawah keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1973 dalam kasus Roe v Wade.
Tetapi preseden yudisial sedang diserang dan berpotensi digulingkan oleh mayoritas konservatif baru di pengadilan.
Partai Demokrat sebagai faksi yang mengusulkan undang-undang baru tersebut berusaha menciptakan hak aborsi dalam undang-undang federal, yang sebelumnya belum pernah dilakukan Kongres.
Baca Juga: Deteksi Kapal AS dan China di Laut Natuna Utara, Begini Reaksi TNI AL
Adanya RUU ini akan mempersulit pengadilan dan negara bagian untuk secara legal membatasi akses perempuan untuk aborsi.
Salah satunya undang-undang baru di Texas yang sudah ditentang di pengadilan. Undang-undang itu berusaha untuk melarang aborsi setelah detak jantung janin terdeteksi, yang terjadi sekitar enam minggu.
Padahal dalam jangka waktu tersebut seringkali perempuan belum sadar bahwa dia tengah hamil.
Hal ini memungkinkan warga negara untuk mengajukan tuntutan terhadap siapa saja yang "membantu atau bersekongkol" aborsi dan jika berhasil, diberikan minimal 10 ribu dollar AS. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 1 September 2021.
Baca Juga: Rayakan Kepergian Militer AS, Taliban Tembakan Senjata ke Langit Afghanistan
"Kita akan melihat pemberontakan seperti yang belum pernah kita lihat sebelumnya jika kita tidak menyusun undang-undang yang telah disahkan di DPR ini sekarang, dan kita akan meminta rekan-rekan Senat kita untuk melakukan itu," Perwakilan Jackie Speier, seorang anggota parlemen Demokrat dikutip dari Al Jazeera.
Presiden Joe Biden mendukung RUU DPR dan menyebut undang-undang Texas sebagai "serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap hak-hak reproduksi perempuan di AS.
Departemen Kehakiman pun telah mengajukan gugatan untuk memblokir hukum Texas.
"Kami akan berdiri bersama bersatu dan memperjuangkan hak konstitusional perempuan untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri," Wakil Presiden Kamala Harris.***
