INFOSEMARANGRAYA.COM - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Shamkhani mengomentari keputusan Amerika Serikat (AS) untuk melancarkan serangan udara ke fasilitas milisi sokongan Iran di Suriah pada Jumat, 26 Februari 2021.
Menurut Shamkhani, tindakan militer AS tersebut merupakan faktor yang mendorong adanya aksi terorisme di kawasan Suriah.
"Langkah terbaru Amerika itu memperkuat dan memperluas aktivitas teroris Daesh (yang ingin membentuk Negara Islam) di kawasan," ujar Shamkhani, dalam pidatonya saat mengunjungi Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein pada Sabtu, 27 Februari 2021.
Baca Juga: Lanjutkan Program Vaksinasi, Malaysia Juga Gunakan Vaksin Sinovac Buatan Tiongkok
Baca Juga: Langgar Jam Operasional, Tempat Hiburan Malam di Kota Semarang Dirazia
Baca Juga: 6 Rekomendasi Film Barat Terbaik Maret 2021 di Netflix Menarik Untuk Ditonton
"Serangan terhadap pasukan perlawanan anti teroris adalah babak baru dari terorisme yang terorganisasi," tambahnya.
Shamkhani juga mengatakan bahwa Iran akan melakukan konfrontasi sebagai perlawanan atas rencana AS yang disebut sebagai upaya membangkitkan terorisme di Suriah.
Sebelumnya, pemerintah AS membenarkan pihaknya telah melakukan serangan udara dengan sasaran kelompok Katib Hezbollah (KH) di perbatasan Suriah-Iran sebagai respon atas serangan roket yang menargetkan pangkalan AS di Irak.
Baca Juga: Kedatangan Jokowi ke NTT Picu Kerumunan, Komika Ernest Prakasa Beri Kritikan Pedas
Baca Juga: Penangkapan Gubernur Nurdin Abdullah, Ini Kata PDIP dan PKS
Baca Juga: Presiden AS Minta Raja Arab Saudi Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran HAM, Ada Apa Ya?
Serangan AS tersebut, menurut kelompok milisi Irak yang disokong Iran tersebut menyebabkan tewasnya satu orang kombatan.
AS sendiri dalam pemerintahan Joe Biden berusaha menunjukan sikap tegasnya namun tetap berupaya tidak memunculkan ketegangan regional.
Kendati demikian, AS dan Iran sama-sama mencari pengaruh dalam ketegangan yang meningkat di kawasan Suriah, khususnya setelah AS, di bawah Presiden Donald Trump, hengkang dari Perjanjian Nuklir Iran pada 2018.***