INFOSEMARANGRAYA.COM,-Kebijakan Pemerintah Pusat terkait impor beras menuai tanggapan dan kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, kebijakan ini dinilai merugikan para petani lokal karena hasil panen beras petani masih terbilang melimpah.
Adanya kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen justru berencana akan melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada Kamis 25 Maret 2021 kemarin.
''Kami akan berkirim surat langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dengan tembusan Kementerian Pertanian. Namun tentu dengan data yang valid untuk lebih meyakinkan,'' kata Yuni, panggilan akrabnya.
Baca Juga: Wali Kota Buka Rangkaian Kegiatan Hari Jadi ke-474 Kota Semarang, Ini Bocoran Acaranya
Baca Juga: Pemerintah Tiadakan Mudik, Tapi Masih Berikan Kompensasi
Bupati Yuni mengatakan adanya penolakan impor beras ini nantinya akan dilakukan pengecekan data terlebih dahulu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP).
''Kami akan cek panen sekarang ini berapa? Dengan data itu bisa swasembada, maksudnya tidak perlu menerima impor,'' jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Sragen Ekarini Mumpuni Titi Lestari menyatakan prediksi panen di musim tanam ini dari 42 hektar sawah akan menghasilkan panen sebesar 6-8 ton gabah per hektarnya. Jika di total, perkiraan hasil panen tahun ini di Sragen bisa mencapai 294 ribu ton gabah.
Baca Juga: Jelang Popnas 2021, Atlet dari 6 Cabang Olahraga Ikuti Seleksi Tim Jateng
Baca Juga: Pemerintah Resmi Melarang Mudik Lebaran 2021, Sebagai Ganti Ada Ini
“Dengan ini termasuk surplus, karena ini baru satu musim,’’ tambah Ekarin Mumpuni.
Melihat hal ini, pihak DPKP juga menjanjikan agar surat keberatan impor beras segera dikirimkan pada Pemerintah Pusat. Ekarini juga menyebutkan jika pihaknya sempat bertemu Bulog (Badan Urusan Logistik) dan ternyata ada sekitar 3000 hektar sawah di Sragen yang belum memasuki masa panen.
“Harapannya Bulog bisa menyerap jika harga jatuh. Karena harga pemerintah untuk gabah kering sekitar Rp 4.200 di petani. Kemarin itu, harga jatuh, diharapkan Bulog bisa menyerap,’’ ungkapnya.
Kebijakan ini memang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sebelumnya, Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno telah melakukan audiensi pada Bupati Sragen perihal masalah ini.
“Kenapa pemerintah malah mau impor beras? Kalau nanti impor beras masuk, harga gabah milik petani pasti anjlok,’’ jelas Suratno.
Apalagi Sragen saja sekarang sedang surplus beras. Apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk impor beras, dipastikan hal ini akan berdampak pada jumlah penyimpanan beras di gudang Bulog. Sehingga stok beras yang ada di gudang Bulog bakal semakin menumpuk.
Baca Juga: Jadwal Acara SCTV Sabtu 27 Maret 2021: Saksikan Sinetron Buku Harian Seorang Istri
"Kalau sudah menumpuk dikhawatirkan tidak ada pasarnya untuk menjual beras," imbuh Suratno
Seperti yang diketahui Kabupaten Sragen adalah daerah penghasil lumbung pangan di Jawa Tengah, yang mana hasil panen beras nya telah di pasarkan ke berbagai Kota besar di Indonesia. Diantaranya seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.***