INFOSEMARANGRAYA - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor Keluruhan di Kecamatan Ngaliyan. Sidak Wali Kota yang akrab disapa Hendi bertujuan ingin melihat langsung kedisiplinan bawahannya.
Namun di salah satu kantor Kelurahan, apa yang didapati tidak sesuai harapannya. Hendi justru melihat kantor tersebut masih kosong. Saat itu Hendi datang ke lokasi pukul 07.50 WIB dan hingga pukul 08.00 WIB kantor masih juga kosong.
Geram dengan sikap bawahannya, Hendi meminta Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kota Semarang untuk memberikan sanksi kedisiplinan bagi pegawai kantor pemerintahan yang nakal.
Baca Juga: Guru Honorer di Semarang Terjerat Pinjaman Online, Terus Diancam dan Dikirim Video Porno
Baca Juga: 8 Nakes Positif Covid-19, Puskesmas Wedarijaksa I Pati Ditutup
"Waktu itu saya berada di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Saya coba cek satu atau dua kantor kelurahan, awalnya tertib. Sebelum jam 08.00 wib sudah datang. Tapi kemudian ternyata di salah satu kelurahan ada yang pegawainya belum datang," ucap Hendi, Kamis 3 Juni 2021.
Sebelumnya, dalam unggahan video di akun instagram @hendrarprihadi, Hendi memasuki kantor Kelurahan Bambankerep hanya diantar seorang petugas jaga.
Setelah memasuki kantor, Hendi mendapati semua ruangan di dalam kantor masih kosong tidak ada pegawai yang datang.
Baca Juga: Menkominfo: 5G Jangan Jadi Tempat Berkembang Radikalisme!
Hingga lebih dari pukul 08.00 WIB, Hendi belum melihat kedatangan lurah namun hanya petugas jaga dan cleaning service yang berada di kantor Kelurahan itu.
"Semua pegawai saat itu belum datang. Memang saya datang jam 8 kurang 10 menit. Tapi saya tunggu sampai jam 8 pak lurah juga belum datang," paparnya.
Hendi meminta agar semua pegawai pemerintahan kota Semarang lebih disiplin dibawah pengawasan langsung BKPP. Dirinya berharap tidak ada lagi hal serupa yang terjadi di lingkungan pemerintahan kota Semarang.
Baca Juga: Pelaku Kasus Video Bugil Bermotor di Klaten Ditangkap, Motifnya Taruhan Bola
"Kalau misal para pegawai sedang melakukan koordinasi di kantor kecamatan atau dinas lain boleh lah. Tapi kenapa kok harus sampai kosong. Kan perlu ada satu atau dua staf yang standby," tutupnya.***