Network
Pencabutan kuasa hukum pengacara Deolipa dan Burhanuddin diketahui setelah tersebarnya foto dikalangan media yang berisi ketikan tersangka Bharada E melakukan pencabutan kuasa hukum kedua pengacara yang terhitung per 10 Agustus 2022.
Namun banyak yang menganggap bahwa pencabutan kuasa hukum atas dua pengacara Bharada E termasuk Deolipa yang diketik bukan murni atas permintaan dari Bharada E salah satunya karena saat itu Bharada E sedang ditahan dan tidak mungkin untuk mengetik.
Baca Juga: Ramah Kantong! iPhone 12 Series Second Dibanderol Harga Miring Mulai dari 5 Juta
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Sugeng Teguh Santoso turut melirik atas kejadian pencabutan kuasa hukum pada pengacara Bharada E yang mengatakan bahwa Polri tidak berhak untuk mengintervensi pekerjaan pengacara.
Hal ini sejalan dengan video yang beredar di media sosial terkait adanya campur tangan Polri dalam urusan kuasa hukum pengacara Bharada E dalam kasus kematian Brigadir J.
Sugeng Teguh Santoso juga mengatakan bahwa menurutnya posisi pengacara itu ada diatas dibandingkan dengan Polri.
Baca Juga: Anjlok dan Makin Murah! Berapa Harga Series iPhone 11? Apakah iPhone 11 Masih Worth It?
Hal itu dikarenakan pengacara Bharada E, yang berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik, untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan.
“Saya mengingatkan ini Polri ya, jangan mengintervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara,” ucapnya dikutip dari Pikiran Rakyat.
Adapun Santoso juga mengatakan yakin jika pencabutan kuasa hukum pengacara Deolipa bukanlah atas kemauan Bharada E melainkan adanya intervensi dari penyidik terkait.
