Network
Aturan ini kemudian dipertegas dalam aturan penjelasan di UU yang berbunyi:
"Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya (kelas standar), dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan."
Selain itu, Muttaqien menyebut aturan kelas standar rawat inap ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tenang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Aturan ini baru diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2 Februari lalu.
Baca Juga: Dosen Unsri Akui Khilaf Usai Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi, Netizen Tuai Kritikan Pedas
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha juga memastikan yang bakal disiapkan tahun depan adalah kelas standar rawat inap.
Tapi, kata dia, kajian mengenai hal ini ada di DJSN. "Tunggu tanggal mainnya, ya," kata dia.
Kemenkes saat ini hanya mengurusi Kebutuhan Dasar Kesehatan atau KDK. Ini adalah rencana besar yang sedang dijalankan pemerintah, yang salah satunya berisi penghapusan kelas rawat inap tersebut. Ke depan, BPJS memang hanya akan melayani KDK ini.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Laut Tinggi, Masyarakat Diimbau Untuk Waspada
Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf belum bersedia berkomentar banyak karena menjadi kewenangan soal penerapan kelas standar rawat inap ini ada di DJSN.
Menurut dia, BPJS tentu akan melaksanakan semua kebijakan yang ditetapkan dan memastikan pelayanan kepada peserta semakin baik.
