INFOSEMARANGRAYA.COM - Akhiri penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM sebut ada 4 pelanggaran HAM.
Kasus pembunuhan Brigadir J masih menjadi topik panas perbincangan masyarakat, tidak hanya melibatkan pihak kepolisian, Komnas HAM juga ikut andil dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Setelah akhiri penyelidikan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM mengungkapkan bahwa terdapat 4 pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 1 September 2022 menjelaskan bahwa pelanggaran HAM pertama yakni hak untuk hidup.
“Pertama, hak untuk hidup. Terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Faktanya memang terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022, di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri,” ujar Beka Ulung pada Kamis, 1 September 2022.
Pelanggaran HAM kedua yakni hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999.
Baca Juga: Resmi! Komnas HAM Akhiri Penyelidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J dengan 3 Rekomendasi
Diketahui bahwa Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawathi langsung ‘dieksekusi’ tanpa melalui proses hukum sebagaimana mestinya.
Pelanggaran HAM ketiga yakni obstruction of justice yakni dengan adanya perusakan barang bukti sehingga mampu menggerakan peristiwa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Pelanggaran HAM keempat yakni hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tekanan, yang dimaksud dalam kasus ini adalah anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
Baca Juga: Kenapa Komnas HAM Kembali Tetapkan Kekerasan Seksual Sebagai Motif Pembunuhan Brigadir J?
Beka Ulung menjelaskan bahwa adanya kasus pembunuhan Brigadir J, anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candawathi mendapatkan tindakan pembulian yang mampu menyerang psikis anak.
“Kita mendapat keterangan bahwa anak-anak FS dan PC mendapat perundungan, ancaman cyber bullying yang kemudian menyerang di akun sosial media yang bersangkutan, tentu saja ini harus menjadi concern bersama supaya anak itu tumbuh kembang dengan baik,” ujar Beka Ulung.
Terhadap pelanggaran HAM yang telah ditemukan oleh Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Timsus Polri.
Rekomendasi dari Komnas HAM, diharapkan mampu membantu mempermudah Timsus Polri dalam proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J.***