Network
INFOSEMARANGRAYA.COM,- Sejumlah lurah/kades di Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang semrawut dan salah sasaran.
Sejumlah penerima disinyalir tidak memenuhi kriteria. Beberapa penerima merupakan orang kaya, sementara sebagian lainnya merupakan warga yang menerima lebih dari dua bantuan.
Keluhan para lurah/kades itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara Rembug Desa yang digelar secara virtual, Senin 2 Agustus 2021.
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Hendi Ubah Aturan dan Buka Penyekatan di Ruas Jalan Kota Semarang
Salah satu kades, Joko Laksono, tampak emosional saat menyampaikan kesemrawutan data bansos di desanya.
“Bansos ki malah marai mumet Pak (Bansos itu bikin pusing, Pak). Kulo ajeng curhat, Pak (Saya mau curhat, Pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (Tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Risma),” kata Joko.
Joko mengatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Gelontorkan Rp35 Juta, Pemkot Semarang Akan Pasang Penyejuk Udara di Lampu Merah
“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (Dia justru memperoleh ‘bansos’). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (Tetap memperoleh bantuan lagi). Ngoten Ndan, mumet aku,” ucapnya.
Dikatakannya, hal itu menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
“Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu kadesnya dapat bantuan, sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken Bu Risma (Tolong sampaikan ke Bu Risma),” imbuhnya.
Baca Juga: Segera Ditransfer! Begini Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Gaji Rp1 Juta dari Pemerintah
Kesemrawutan data Bansos juga disampaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti, mengatakan di wilayahnya terjadi dobel data penerima bansos.
Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang belum ada perbaikan.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Dia berharap, Risma segera merespons.
“Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu,” tegasnya.
