Network
INFOSEMARANGRAYA - Menjelang pemilu serentak 2024, akan ada 22 Pejabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota dan Pjs Gubernur di Jawa Tengah.
Rinciannya, masa jabatan 7 kepala daerah akan habis pada 2022. Kemudian ada 15 kepala daerah yang masa jabatannya habis di 2023. Sementara masa jabatan Gubernur juga akan habis pada 2023.
Untuk membahas persoalan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti mendatangi Kantor DPW Partai Nasdem Jateng di Kota Semarang, Minggu malam 30 Mei 2021.
Baca Juga: Munas VIII Pemilihan Ketua Umum Kadin Dipindah ke Kendari, Ikuti Arahan Pemerintah
Baca Juga: Duta Besar Dicopot Karena Kelakuan Istrinya yang Tidak Senonoh
Hadir Ketua DPW Partai Nasdem Jateng, Setyo Maharso, Sekretaris Ali Mansyur jajaran pimpinan struktural dari kedua parpol.
"Kami ingin bertukar pikiran dengan NasDem soal itu. Bagaimana dengan Pjs-nya. Otomatis akan ada ke kosongan kepala daerah definitif. Bagaimana nasib Pjs bupati/walikota ini jika Gubernurnya juga Pjs hingga 2024," kata Rinto.
Rinto mengatakan dalam pemilu 2024 nanti pelaksanaannya model baru. Jika biasanya Pileg pada 9 April maka dimajukan menjadi 9 Maret. Tiga bulan setelahnya dilaksanakan Pilpres dan tiga bulan kemudian pelaksanaan Pilkada (Bupati/Wali Kota dan Gubernur).
Baca Juga: Daftar SMA Terbaik di Semarang Berdasarkan Nilai UTBK 2020, Calon Peserta Didik Wajib Tahu!
Baca Juga: 140 Nakes di Kudus Terpapar Covid-19 Usai Vaksinasi, Menkes Beri Jawaban
”Itu akan sangat menguras energi. Kondisi perekonomian harustetap terjaga,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jateng, Setyo Maharso mengatakan nantinya akan ada 200-an Pjs kepala daerah dan tiga gubernur se Indonesia. Untuk Pjs di Jateng, ia meminta hal tersebut dikawal bersama-sama.
Apalagi, para wakil kedua partai ini juga tergabung di Fraksi yang sama di DPRD Jateng, Fraksi Demokrat Nasional.
Baca Juga: Partai Baru, Partai Prima Dideklarasikan Mantan Elite PRD, Ini Susunan Pengurusnya
"Ini teknis saja. Kemarin ketua kelas (PDI Perjuangan) bilang ono rembug dirembug. Saya minta soal Pjs ini dikawal,” kata Setyo Maharso.***
