Network
INFOSEMARANGRAYA.COM - Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada berbagai sektor yang terdampak Covid-19 untuk bulan Juni 2021 ini akan telah cair.
Dari sektor ekonomi, pemerintah telah menargetkan pedagang atau pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu pihak yang menerima BLT sebesar Rp1,2 juta.
Adanya BLT ini tentu menjadi stimulus pemerintah untuk kembali menghidupkan sektor ekomoni melalui pedagang-pedagang yang semula lesu akibat Covid-19.
Baca Juga: Mahasiswa USM Adakan Program Pembuatan Video Company Profile Untuk UMKM Desa Bumiharjo
Selain itu adanya BLT dengan nominal Rp1,2 juta ini juga dapat meringankan beban pedagang dan pegiat UMKM agar tetap dapat bertahan dikondisi ekonomi selama Covid-19.
Namun, sayangnya banyak pedagang dan pegiat UMKM yang belum paham akan adanya program BLT dengan nominal Rp1,2 juta ini.
Salah satu faktor yang mempengaruhi minimnya pengetahuan pedagang seputar informasi tentang BLT adalah masih kurangnya sosialisasi dari dinas setempat.
Baca Juga: SEGERA DAFTAR! BLT UMKM 2021 Tahap Kedua: Rp1,2 Juta Menanti, Ini Syarat Hingga Cara Mencairkannya
Samsul Hadi selaku Ketua Dewan Penasihat dan pendiri Induk UMKM Indonesia bercerita bagaimana kondisi pedagang di salah satu provinsi saat usaha mendapatkan BLT.
"Di Jabar (Jawa Barat), program BLT ini membuat pelaku (pedagang dan pegiat UMKM) harus datang sendiri ke kantor dinas setempat. Banyak yang nggak tahu", tutur Samsul.
Hingga kini pemerintah telah menyalurkan BLT UMKM kepada 9,8 juta pedagang di tahap pertama pada Rabu, 2 Juni 2021.
Baca Juga: Viral! Gofar Hilman Lakukan Pelecehan Seksual 'Tangannya Tiba-Tiba Masuk ke Baju Gue'
Pemerintah tengah berusaha untuk merealisasikan adanya tahap kedua pembagian BLT UMKM seniali Rp1,2 juta yang direncanakan akan ada hingga 28 Juni 2021 mendatang.
Menurut penututran Eddy Satria, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dan menunggu rincian anggaran dari Kementrian Keuangan.
"Anggaran tahap kedua sedang menunggu Kemenkeu," pungkasnya.***
