Network
INFOSEMARANGRAYA.COM,-Kebijakan Pemerintah Pusat terkait impor beras menuai tanggapan dan kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, kebijakan ini dinilai merugikan para petani lokal karena hasil panen beras petani masih terbilang melimpah.
Adanya kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen justru berencana akan melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada Kamis 25 Maret 2021 kemarin.
''Kami akan berkirim surat langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dengan tembusan Kementerian Pertanian. Namun tentu dengan data yang valid untuk lebih meyakinkan,'' kata Yuni, panggilan akrabnya.
Baca Juga: Wali Kota Buka Rangkaian Kegiatan Hari Jadi ke-474 Kota Semarang, Ini Bocoran Acaranya
Baca Juga: Pemerintah Tiadakan Mudik, Tapi Masih Berikan Kompensasi
Bupati Yuni mengatakan adanya penolakan impor beras ini nantinya akan dilakukan pengecekan data terlebih dahulu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP).
''Kami akan cek panen sekarang ini berapa? Dengan data itu bisa swasembada, maksudnya tidak perlu menerima impor,'' jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Sragen Ekarini Mumpuni Titi Lestari menyatakan prediksi panen di musim tanam ini dari 42 hektar sawah akan menghasilkan panen sebesar 6-8 ton gabah per hektarnya. Jika di total, perkiraan hasil panen tahun ini di Sragen bisa mencapai 294 ribu ton gabah.
Baca Juga: Jelang Popnas 2021, Atlet dari 6 Cabang Olahraga Ikuti Seleksi Tim Jateng
