Network
INFOSEMARANGRAYA.COM – Diketahui Bharada E telah melakukan pencabutan kuasa hukum terhadap dua pengacaranya yaitu Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin dalam kasus kematian Brigadir J.
Merasa kecewa atas pencabutan kuasa hukum sebagai pengacara Bharada E secara sepihak, Deolipa Yumara dikatakan akan menagih fee dengan jumlah yang fantastis.
Sebelumnya diketahui bahwa Deolipa Yumara ditunjuk langsung oleh penyidik langsung untuk menjadi pendamping Bharada E dalam melakukan pemeriksaan atas kematian kasus Brigadir J.
Baca Juga: Profil Deolipa Yumara, Eks Pengacara Bharada E yang Dicabut Kuasa Hukumnya
Namun demikian, Deolipa Yumara mengaku belum mendapatkan informasi dari Bareskrim Polri terkait pencabutan kuasa sebagai pengacara Bharada E
Deolipa Yumara mengatakan bahwa perannya sebagai kuasa hukum pengacara dari Bharada E memang ditunjuk langsung oleh negara.
Diketahui pencabutan kuasa hukum pengacara Deolipa Yumara diketahui setelah tersebarnya foto dikalangan media yang berisi ketikan tersangka Bharada E melakukan pencabutan kuasa hukum kedua pengacara yang terhitung per 10 Agustus 2022.
Baca Juga: Momen Terakhir Brigadir J Tertangkap Rekaman CCTV, Warganet: Rasanya Pengen Teriak
Surat pencabutan Deolipa Yumara sebagai kuasa hukum pengacara dari Bharada E itu ditandatangai langsung oleh Bharada E dan bermaterai.
Adapun kini Deolipa Yumara meminta fee sebesar 15 triliun kepada negara, jika tindakan pencabutan kuasa hukum dirinya sebagai pengacara Bharada E dilakukan secara sepihak.
"Ini kan penunjukkan dari negara dari Bareskrim, tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara, saya minta Rp15 triliun. Supaya saya bisa foya-foya," kata Deolipa Yumara, Jumat 12 Agustus 2022 dikutip dari Berita Subang.
Baca Juga: Kuasa Hukum Deolipa Dicabut! Kini Bharada E Sudah Ganti Pengacara Dua Kali, Ada Campur Tangan Polri?
"Negara kan kaya, masa kita minta Rp15 triliun enggak ada. Ya kalau enggak ada kita gugat, catat saja," ujar dia.
Bahkan mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara itu tak segan akan menggugat Presiden Jokowi, Kepala Polri, hingga Wakil Kepala Kapolri.
Telah menjalankan tugasnya selama menjadi pengacara Bharada E, kini Deolipa Yumara hanya ingin memperjuangkan haknya secara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Semuanya kita gugat supaya kita dapat sebagai pengacara secara perdata Rp15 triliun," ungkap dia.
Tak langsung menggungat, Deolipa Yumara mengaku akan meminta terlebih dahulu fee hasil dari jasanya selama menjadi pengacara Bharada E yang ditunjuk negara dengan baik-baik.
"Saya akan minta ke Presiden Jokowi, bayar dong jasa saya sebagai pengacara negara, Rp15 triliunlah, kalau enggak dikasih saya gugat negara, lumayan kan nanti bagi-bagi sama wartawan," kata Deolipa Yumara.
Perlu diketahui Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi sudah membenarkan, adanya pencabutan kuasa hukum atas pengacara Bharada E dan bukan mengundurkan diri.
“Pengacaranya bukan mengundurkan diri, melainkan kuasa si pengacara dicabut oleh si pemberi kuasa,” ucap Andi dikutip dari Antara pada Jumat, 12 Agustus 2022.
"Ya namanya juga ditunjuk, kalau penunjukannya ditarik, kan terserah yang nunjuk," ujar Andi.
Adapun alasan pencabutan Deolipa Yumara sebagai pengacara Bharada E, tidak diungkapkan lebih lanjut oleh Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi.
Kini setelah pencabutan kuasa hukum atas pengacara Bharada E termasuk Deolipa Yumara, pengacara Bharada E diganti dengan Ronny Talapessy, pengacara yang ditunjuk langsung oleh pihak keluarga Bharada E.***
