Network
INFOSEMARANGRAYA.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menyebut bahwa biaya bolitik yang mahal dan harus dikeluarkan dalam pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), telah menjadi penyebab bagi buruknya keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia.
"Hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih. Karena keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, tapi 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana," kata Fahri dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu 5 September 2021.
Dia mengaku tidak heran apabila cara mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar 'balik modal' adalah hal pertama yang akan dilakukan para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu.
Menurutnya, hampir semua klaster politik telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang terbaru adalah sepasang suami istri yang masing-masing sebagai anggota DPR dan bupati yang ditangkap KPK.
Hal itu karena menurutnya pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.
Fahri Hamzah menuturkan bahwa setidaknya tindakan atau gerak-gerik parpol, khususnya yang masuk dalam lingkaran kekuasaan bisa jadi gambaran kerusakan sebuah negara demokrasi.
Baca Juga: Kebijakan Ganjil Genap di Bandung Mulai Berlaku, Plat D Tak Ikuti Aturan Ini
"Segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat. Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara, namun sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan," ucapnya.
Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa Partai Gelora akan berusaha memutus "lingkaran setan" tersebut.
