Network
INFOSEMARANGRAYA.COM - Kembali berbicara mengenai Papua, kali ini Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan perbandingan soal perbaikan data antara DKI Jakarta dengan Papua yaitu dalam penerima manfaat.
Menurut Risma, data penerima manfaat yang berhasil diupdate oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru mencapai 40 persen hingga penutupan perbaikan data sekitar bulan April hingga Mei yang lalu.
Risma memberi perbandingan dengan Papua yang telah 100 persen dalam memperbaiki data penerima manfaat.
Risma menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin, pengusulan dan perbaikan penerima manfaat kepada Kementrian Sosial dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Pemprov sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011.
"Ada daerah yang aktif dan tidak aktif mengusulkan perbaikan data," ucap Risma di Kementerian Sosial, Selasa, 3 Agustus 2021.
"Kenapa saya kembalikan, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 bahwa data tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Jadi saya kembalikan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011," kata dia.
Baca Juga: Ini Empat Provinsi yang Butuh Perhatian Khusus Menurut Luhut, Cek Adakah Daerahmu?
"Pada saat penutupan DKI baru (mengusulkan) 40 persen perbaikan datanya," ujar dia.
Akhirnya untuk memperbaiki data penerima manfaat di DKI Jakarta, Risma langsung memberi tugas pada stafnya untuk turun langsung karena masalah ini.
Risma menyebut bahwa Kemensos dapat mengakomodir percepatan penyaluran bantuan sosial berkat adanya perbaikan data yang dilakukan daerah.
Baca Juga: Alhamdulillah! Menkes Budi Gunadi Pastikan Ada 331 Juta Dosis Vaksin yang Datang untuk Indonesia
Seperti yang dikutip dari artikel PIKIRAN RAKYAT yang berjudul "Risma Sebut DKI Lamban dalam Perbarui Data Penerima Bansos, Kalah Dibanding Papua," Risma pun melanjutkan bahwa banyak daerah yang telah mengusulkan dan memperbaiki data penerima manfaaat hingga 100 persen dan DKI Jakarta bisa melakukan hal yang sama apabila data penerima bantuan sosial dari Kemensos kurang.
"Papua pada tahun 2020 data penerima Bansos hanya mencapai 15.000 orang, namun karena mereka aktif memperbaiki data, pada tahun 2021 ini naik mencapai 28.000 orang," tutur dia.
"Silahkan kalau mau mengusulkan. Banyak daerah yang naik," ujar dia.
Sebelumnya sebanyak 750 KPM bantuan sosial yang disalurkan Kemensos untuk warga DKI dirinci oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.
Jumlah tu dianggap kurang besar apabla diberi perbandingan dengan bantuan APBD.
"Kemensos hanya memberikan bansos tunai sebesar 750 ribu KPM. Jumlahnya cukup tidak begitu besar dibandingkan pemberian KPM oleh APBD," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dalam diskusi virtual, Jumat, 30 Juli 2021.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Jokowi Umumkan PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021
Sementara itu Risma menyebut di DKI Jakarta banyak warga yang terdampak Covid-19.
Oleh sebab itu, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, Gubernur Anies Baswedan terpaksa mengeluarkan kebijakan BST dengan memakai APBD. (Amir Faisol/PIKIRAN RAKYAT)***
