Network
INFOSEMARANGRAYA.COM,- Banjir merendam ribuan hektar lahan Padi Puso di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan mengakibatkan para petani mengalami kerugian besar hingga 20 miliar rupiah.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Catur Sulistyanto pada Senin 22 Februari 2021.
"Potensi kerugian sebanyak itu, setelah kami menghitung dari total luas 3.010 hektare tanaman padi petani yang puso setelah lama tergenang banjir," ujarnya.
Baca Juga: Terima Bansos Bagi Korban Banjir, Plt Bupati Kudus: Harus Tepat Sasaran!
Menurut Catur, besar kecilnya kerugian tergantung dari usia tanaman. Hal ini karena usia tanaman kurang dari 60 hari kerugian per hektare berkisar Rp7,5 juta, sedangkan usia tanaman yang lebih dari 60 hari kerugian yang dicapai hingga Rp 15 juta.
Ia menambahkan lahan puso banyak yang mendekati usia panen, namun ada beberapa yang baru memulai tanam. Lahan padi puso yang terdampak banjir tersebar di sejumlah desa meliputi Kecamatan Jati, Mejobo, Kaliwungu, Jekulo dan Undaan dengan luas bervariasi.
Baca Juga: Waduh, Hampir 3 Ribu Hektare Sawah di Kudus Terendam Banjir, Petani Gagal Panen!
Adanya peristiwa ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus telah mengajukan ke Pemerintah Pusat terkait bantuan benih padi bagi para petani, sehingga petani tidak perlu khawatir kesulitan modal untuk menanam kembali.
Bantuan modal pertanian ini sudah disetujui oleh pemerintah yakni untuk lahan seluas 1.800 hektar, dimana setiap hektar mendapat 25 kilogram benih.
Sedangkan bagi petani yang gagal panen, pihaknya telah mengajukan bantuan tambahan benih tanaman padi untuk lahan seluas 1.300 hektare.
Baca Juga: 2 Minggu Mengungsi, Warga Korban Banjir Kudus Menunggu Air Surut
Meskipun lahan padi puso cukup banyak yang mengalami kerugian, ada beberapa petani yang sudah mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini memberikan jaminan atas lahan garapan petani ketika dilanda banjir atau serangan hama.
Catur menyebut petani padi yang mengikuti program AUTP yang memiliki lahan seluas seluas 322 hektare tidak perlu khawatir, karena dipastikan akan mendapatkan klaim anti untung.
Ia menuturkan sejak awal pihak Dinas Pertanian sudah menyarankan petani untuk mengikuti program itu, jauh sebelum memasuki musim penghujan yang berdampak banjir seperti sekarang ini.
"Kenyataan di lapangan, masih banyak petani yang enggan mengikuti program tersebut. Padahal dari sisi biaya sangat murah karena ada subsidi dari pemerintah," ujarnya.***
