Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, djkn.kemenkeu.go.id, G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.
Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Awal mula terbentuknya G20 timbul pada kekecewaan grup sebelumnya yakni G7 yang gagal dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu.
Adapun saat awal masa pembentukan G20 merupakan pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun KTT G20 juga dihadiri oleh Kepala Negara sejak 2008 dan pada 2010 dibentuk pembahasan mengenai sektor pembangunan.
Beberapa peran nyata yang menjadi misi dari G20 antara lain ialah:
- Penanganan krisis keuangan global 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial.
- Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak.
- Kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan Covid-19, penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.
Baca Juga: Super Ngeri Tapi Banyak Pesan Moral! Ini Link Nonton Film Horror Terbaru Qodrat
Indonesia sendiri yang menjadi salah satu anggota G20 juga harus berbangga karena Presiden Joko Widodo dipercaya menjadi ketua perkumpulan para elitis global ini.
Pertemuan G20 di Indonesia pada 2022 mengusung tema “Recover together, Recover stronger".
Adapun manfaat yang akan diperoleh Indonesia ketika menjadi tuan rumah G20 2022 menurut Kemenkeu ialah Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain terutama negara maju.