Network
INFOSEMARANGRAYA - Ekonom nasional menjelaskan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penguncian wilayah (lockdown) dalam menahan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Menurut Ekonom yang juga Founder Narasi Institute, Fadhil Hasan, upaya lockdown tersebut akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Fadhil menilai dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak akan mampu menopang kebutuhan dana jika kebijakan ini diambil.
Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Terkait Isu PPN Sembako: Pajak Tidak Asal Pungut!
"Jadi kalau PSBB (lockdown), pasti dampak secara ekonomi sangat signifikan, meski kalau mau lebih efektif ya lockdown sekalian, tapi konsekuensinya sangat memberatkan ekonomi karena pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat," ujar Fadhil di Jakarta Selasa, 22 Juni 2021.
Kendati belum bisa membagi hitungan-hitungan berapa sekiranya kebutuhan dana PEN untuk menopang ekonomi saat lockdown, Fadhil memastikan tambahan anggaran yang diperlukan sangat besar.
Hal ini berasal dari asumsi perlu bantuan sosial (bansos), subsidi, hingga berbagai insentif kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha.
Baca Juga: LKPP Keluarkan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Permudah Persyaratan?
Pada tahun ini saja misalnya, pemerintah sudah menganggarkan dana PEN mencapai Rp 699,43 triliun untuk pemulihan ekonomi dengan penerapan skema PPKM Mikro. Alokasi dana pada tahun ini saja sudah naik tinggi dibanding tahun lalu saat pandemi baru muncul di Indonesia, yaitu sekitar Rp 579,78 triliun.
